“Dalam proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat lakukan komunikasi dengan MR menjadi pihak yang disangka penghubung untuk hakim,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata waktu jumpa wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).
KPK menyangka terjadi transaksi dari pihak penggugat, Bijaksana Fitrawan, pada Ramadhan sebesar Rp 150 juta. Lalu disangka sudah disetujui jika hakim akan terima kembali sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir.

Dalam komunikasi itu, KPK mengidentifikasi kode suap. Kode suap disebut ialah ‘ngopi’.

“Dalam komunikasi, teridentifikasi kode yang dipakai ialah ‘ngopi’. Yang ada pada pembicaraan dikatakan ‘bagaimana? jadi ngopi tidak?'” tutur Alexander.

Dalam kasusnya, pemberian uang disangka berkaitan dengan perlakuan masalah perdata dengan penggugat Isrulah Achmad serta tergugat Williem JV Dongen serta ikut tergugat PT Asia Pacific Mining Sumber. Tuntutan perdata ini berkaitan pengurungan kesepakatan akuisisi PT CLM (PT Citra Lampia Mandiri) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuntutan ini didaftarkan pada 26 Maret 2018.

Pengacara Bijaksana Fitrawan, dimaksud KPK, menitipkan uang SGD 47 ribu atau sama dengan Rp 500 juta pada Muhammad Ramadhan (MR) untuk diserahkan pada majelis hakim.

“Disangka awal mulanya majelis hakim sudah terima uang Rp 150 juta dari AF lewat MR untuk memengaruhi putusan celah supaya tidak diputus NO yang dibacakan pada bulan Agustus 2018 serta disetujui akan terima kembali sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir,” tutur Alex.

KPK lalu mengambil keputusan Widodo, Irwan, serta Ramadhan menjadi terduga penerima suap. Selain itu, Bijaksana serta satu orang yang lain, yaitu Martin P Silitonga, diputuskan menjadi terduga pemberi suap.

Widodo, Irwan, serta Ramadhan dijaring dengan Masalah 12 huruf c serta/atau Masalah 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 juncto Masalah 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bijaksana serta Martin dikenai Masalah 6 ayat (1) huruf a serta/atau Masalah 13 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 juncto Masalah 55 ayat (1) ke-1 KUHP.